Pasal-pasal dalam hukum di Indonesia yang mengatur tentang waralaba terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (PP Waralaba).

Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

Pasal yang mengatur tentang Waralaba

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:

• Pasal 6: Mengatur mengenai pendaftaran waralaba.
• Pasal 7: Menetapkan kewajiban bagi franchisor untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, dan lengkap kepada calon franchisee.
• Pasal 8: Mengatur mengenai kesepakatan waralaba antara franchisor dan franchisee.
• Pasal 9: Menyatakan bahwa perjanjian waralaba harus tertulis.
• Pasal 10: Menetapkan kewajiban franchisor untuk memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan pemantauan kepada franchisee.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba:

• Pasal 4: Mengatur mengenai persyaratan pendaftaran waralaba.
• Pasal 5: Menyatakan bahwa franchisor wajib menyediakan informasi yang benar, jelas, dan lengkap kepada calon franchisee.
• Pasal 6: Menetapkan persyaratan penyusunan perjanjian waralaba.
• Pasal 7: Mengatur mengenai hak dan kewajiban franchisor dan franchisee.
• Pasal 11: Mengatur mengenai pembayaran royalti dan biaya lainnya dalam perjanjian waralaba.

Perlu dicatat bahwa pasal-pasal di atas hanya merupakan contoh dan tidak mencakup seluruh isi undang-undang dan peraturan terkait waralaba. Selain itu, ada peraturan lainnya yang juga dapat berlaku tergantung pada sektor atau industri tertentu yang terlibat dalam waralaba.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai setiap pasal nya, silahkan klik masing- masing pasal tersebut. Anda akan diarahkan ke halaman penjelasan yang lebih lengkap.

 

Pertanyaan sering diajukan (FAQ)

Apa yang terjadi bila franchise tidak menjalankan pasal yang berlaku?

Apabila sebuah franchise tidak menjalankan pasal hukum yang berlaku, konsekuensinya dapat beragam dan tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tersebut. Berikut beberapa kemungkinan konsekuensi yang dapat terjadi:

1. Sanksi Administratif: Pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam yurisdiksi tersebut dapat memberikan sanksi administratif kepada franchise yang melanggar pasal hukum. Sanksi ini dapat berupa denda, pengenaan biaya tambahan, atau pencabutan izin atau lisensi yang dimiliki oleh franchise tersebut.
2. Tuntutan Hukum: Pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran pasal hukum yang dilakukan oleh franchise dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap franchise tersebut. Hal ini melibatkan proses peradilan di mana pengadilan akan memutuskan mengenai klaim yang diajukan dan menerapkan sanksi atau pemulihan yang sesuai.
3. Kerusakan Reputasi: Melanggar pasal hukum dapat berdampak negatif pada reputasi franchise. Pelanggan dan masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap franchise tersebut, yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan kerugian finansial.
4. Penghentian Kontrak: Jika franchise secara serius melanggar pasal hukum yang berlaku, pihak lain yang terlibat dalam kontrak (misalnya, franchisor atau franchisee) dapat mengajukan permintaan penghentian kontrak atau membatalkan kesepakatan.

Penting untuk dicatat bahwa konsekuensi yang terjadi akan bervariasi tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tersebut.

Dimana saya bisa mendapatkan penjelasan resmi mengenai pasal- pasal tersebut?

Jika Anda membutuhkan penjelasan resmi dan lengkap tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, Anda bisa melihat/ mengunduhnya melalui tombol yang kami sediakan dibawah ini.

Namun perlu dicatat, bahwa penjelasan resmi nya sangat banyak sekali. Dan untuk menemukan bunyi pasal tersebut, membutuhkan tenaga ekstra untuk mencari nya dari sekumpulan dokumen yang berjumlah puluhan lembar tersebut.